Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Buka FGD Pemantauan Dan Evaluasi Program Prioritas Nasional TPBIS Dan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2022 Wilayah Sulawesi, Maluku Dan Papua

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispus Arsip) Provinsi Sulawesi Selatan, Moh. Hasan, S.H, M.H. mewakili Gubernur Sulawesi Selatan membuka kegiatan Focus Group Disscussion (FGD) Pemantauan dan Evaluasi Terpadu program prioritas nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Perpustakaan tahun 2022 untuk wilayah Sulawesi, Maluku Dan Papua di Hotel Aryaduta Makassar, Rabu (13/07/2022).

Kegiatan FGD ini dilaksanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, diikuti peserta  Kepala  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan Kabupaten Kota  wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Hadir pada acara pembukaan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Dr. Joko Santoso, M.Hum, Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, Ph.D, Kepala Seksi pada Seksi Bantuan Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DJPK KEMENKEU, Saddam Husin Okviyanto, S.ST., Ak., M.E., Kasubdit Fasilitasi DAK Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, S.STP., M.Si. yang sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan yang dipandu oleh moderator Tubu PB Simanjuntak, S.E., M.M.

Dalam sambutannya, Kadis Moh. Hasan, mengatakan, perkembangan gerakan literasi yang dimotori oleh Perpustakaan Nasional dalam beberapa tahun terakhir ini cukup besar, semangat ini juga ditularkan di Sulawesi Selatan.

"Bahkan gerakan literasi yang ada di Sulsel ini sudah menjadi sampel percontohan untuk wilayah-wilayah di Indonesia Timur, dengan sentuhan yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dalam Program Transformasi Perpustakaan,"   tegasnya.

Menurutnya, program transformasi perpustakaan ini telah direplikasi oleh Dispus Arsip Sulsel sejak tahun 2020, dengan bantuan yang diberikan kepada 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi selatan dalam bentuk komputer, buku, rak buku dan fasilitas-fasilitas lain sebagai penunjang terhadap pelaksanaan kegiatan di perpustakaan sehingga memberikan dampak terhadap kemajuan minat baca masyarakat.

"Sampai saat ini jumlah replikasi mandiri Sulsel sudah mencapai 305 perpustakaan penerima manfaat, yang dibantu melalui dana APBD, dengan total anggaran 12 milyar lebih," tuturnya.

Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa gerakan literasi yang baik, harus di dukung dengan kemampuan anggaran. Upaya menghadirkan anggaran untuk replikasi mandiri ini menurut Kadis Moh. Hasan, dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk DPRD provinsi khususnya Komisi E yang menjadi mitra Dispus Arsip Sulsel.

Perpustakaan tidak bisa berjalan jika tidak berpegangan tangan dengan DPRD Sulsel yang telah memfasilitasi hadirnya regulasi berupa Perda Transformasi Pengelolaan Perpustakaan yang saat ini dalam pembahasan di DPRD sehingga gerakan dalam memajukan literasi akan semakin luas.

"Selama ini kita masih terbatas dalam memberikan bantuan kepada perpustakaan desa, tapi dengan adanya perda tersebut nantinya, kita akan semakin luas dalam memberikan bantuan, dalam mengembangkan gerakan literasi, dengan tagline kami yaitu mencerdaskan anak bangsa dari desa," kuncinya. (Tim Media DPK Sulsel).