logo

DAFTAR ARSIP STATIS RAHMAN TAMMA

image
image

DAFTAR ARSIP STATIS RAHMAN TAMMA

1921-1969
586

Surat dari PB Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) di Jokyakarta tentang pelaksanaan diskusi Demokrasi dikalangan pemuda pelajar.

  1. Undang-Undang Nomor: 32 tahun 1954 mengenai penetapan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Tolak dan Rujuk di daerah Jawa dan Madura
  2. Rancangan Undang-undang tentang Wajib Latihan dan undang-undang Mengenai Penderita Cacat.
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 mengenai Pembentukan daerah otomom Kota besar dalamn lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah.
  4. Undang-undang Nomor:10 Tahun 1956 mengenai penetapan Undang-undang darurat Nomor:7 Tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan daerah otonom yang tidak menjalankan tugasnya.
  5. Undang-undang Nomor:11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun.
  6. Undang-undang Nomor:1 Tahun 1957 tentang Pokok Perintahan Daerah.
  7. Undang-undang Nomor: 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 1952 tentang pembubaran daerah Sulawesi Selatan dan pembagian Wilayah-wilayahnya dalam Daerah Swantantra.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 1945 tentang kekuasaan mengeluarkan surat paksa mengenai pajak-pajak
  10. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 1956 tentang perubahan “Bedrijfa Reglementaris Verordening Textiel bedrijven 1940”
  11. Keputusan Presiden RI Nomor: 64 Tahun 1956 tentang pembentukan Panitia Negara Urusan Food and Agriculture Organisation
  12. Keputusan Presiden RI Nomor: 196 Tahun 1957 tentang penunjukan Mr. Muh. Nasrun cs. Sebagai Ketua Kementrian Dalam Negeri (diperbantukan)
  13. Peraturan Pemerintah Nomor : 59 tahun 1958 Tentang Satya Lencana Gerakan Operasi Militer (GOM)
  14. Penetapan Presiden RI Nomor: 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah
  15. Peraturan Presiden RI Nomor: 13 Tahun 1959 tentang Front Nasional
  16. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Provinsi Adminidtratif Sulawesi Utara Dan Sulawesi Selatan
  17. Peraturan Presiden RI Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Sulawesi Utara Dan Sulawesi Selatan
  18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1960 Tentang Perusahan Negara
  19. Penetaan Presiden RI. Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekertaris Daerah
  20. Keputusan Presiden RI Nomor: 468 tahun 1961 tentang Penyerahan Urusan Legium Veteram RI Kepada Mentri Keamanan Nasional.
  21. Surat-surat pribadi yang diterima A.R Tamma dipenjara Hogapad Makassar, antara lain : dari Andi Kasim Dirutan Flores
  22. Surat menyurat pribadi A.R Tamma dengan Keluarga dan Sejawat Ibu Agung/Ibu Depu, Maragdia Tobaine Balanipa Mandar.
  23. Surat menyurat pribadi A.R Tamma dengan Keluarga dan teman sejawat antara tahun 1950-tahun 1959.
  24. Surat menyurat Pribadi A.R Tamma dengan Sdr.Jusuf Bauty antara tahun 1953-1954
  25. Surat A.R Tamma kepada Sdr.Andi Sapada perihal Data peristiwa korban 40.000 jiwa di daerah Mandar
  26. Surat menyurat A.R Tamma dengan Ketua Persatuan pengemudi Betjak Makassar perihal Pengangkatannya Anggota Penasehat Organisasi Persatuan Pengemudi Betjak Makassar
  27. Surat menyurat A.R Tamma dengan A.Kadir Muhammad mengenai Masalah Transmigrasi di konda atau Kendari
  28. Surat menyurat A.R Tamma dengan Sdr. Musa Salehe
  29. Surat menyurat dengan Sdr.Sibih Antara lain: mengenai masalah Industri Kapal Nasional Kapeni
  30. Surat menyurat Tribudi A.R Tamma dengan keluarga dan teman sejawat antara tahun 1960 samppai 1969
  31. Susunan acara Kongres Internasional Chamber Of Comerce ke-IV tanggal 16-21 Mei 1955 Ditokyo Jepang
  32. Berkas Pedoman Pelaksanaan Kongres Rakyat Seluru Indonesia.
  33. Notulen rapat pertemuan rakyat Indonesia dan rakyat India tanggal 19 April 1956 di Jakarta .
  34. Hasil-hasil konferensi Gerakan Otonomi Pakasan Minahasa (GOPMIN) Dewan Pakasan Minahasa tanggal 17-18 april 1957
  35. Berkas Konferensi Ekonomi Se-Sulawesi Selatan Tenggara tanggal 24 s/d 28 Agustus 1960 di Makassar.
  36. Keputusan Musyawarah Pembangunan Bidang Kesejatraan Sosial dalam rangka Pembangunan Masyarakat Sosialis Indonesia yang diselenggarakan tanggal 15-18 juni 1962
  37. Surat Kepada Pemimpin Kursus Bersurat ‘Pejabar Pendidikan Pro Patria” di Surabaya mengenai uang pembayaran sebagai peserta kursus. Konsep.
  38. Berkas yang berhubungan dengan keadaan keuangan Kepala Daerah Bolaang Mongondow Tahun 1955
  39. Surat dari Direktur dari PT Mangkasara kepada ketua BKKPST mengenai masalah permohonan peminjaman uang sebesar dua juta rupiah (Rp.2.000.000)
  40. Causerie Dr. Tjoa sik Ien tentang keadaan politik dan luar Negeri Indonesia.
  41. Nota Jawaban Pemerintah Atas Umum DPR Babakan terhadap Program Kabinet Natsir .
  42. Surat penyampaian A.R Tamma kepada Sdr.Zainal Arifin prihal keadaan politik daerah Sulawesi Selatan.
  43. Surat dari Sdr. J.Jaulina Aloly mengenai masalah politik didaerah Sulawesi Utara.
  44. Pedoman kerja perjuangan penggunaan 17 orang bekas anggota parlemen Negara Indonesia Timur (NIT).
  45. Naskah Proklamasi Partai Vederal Indonesia
  46. Nota Jawaban Pemerintah atas Interpelasi I.A.Mosis dan kawan-kawan di parlemen.
  47. Nota jawaban Menteri Luar Negeri RI, mengenai masalah Perundingan Geneva dan pembatalan Uni Indonesia Belanda.
  48. Pedoman Perjuangan Badan Persiapan Pembentukan Propinsi Selawesi Selatan Tenggara. Konsep.
  49. Pengumuman Pelaksanaan Kuasa Perang Daerah KMKB Makassar Nomor: 008/pekuper/59 tentang Keharusan bagi semua organisasi/Partai Dalam Wilayah Hukum KMKB Makassar untuk mendaftarkan diri. Salinan.
  50. Surat permohonan Abdullah Daeng Masikki untuk menjadi anggota LIGA Demokrasi.
  51. Surat Mr.Syafruddin Prawiranegara kepada pemerintah Republik Indonesia mengenai masalah keputusan pemberhentian semua permusuhan dan perlawanan terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
  52. Surat Mr.Syafruddin Prawiranegara kepada pemerintah Republik Indonesia mengenai masalah keputusan pemberhentian semua permusuhan dan perlawanan terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
  53. Surat Dari Panitia Persiapan Pembentukan Front Nasional Sulselra beserta lampirannya kepada Pengurus Pusat Front Nasional mengenai masalah Perkembanagn di daerah Sulawesi Selatan Dan Tenggara
  54. Berkas pokok-pokok bahan indoktrinasi dari Panitia Pembina Jiwa Revolusi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan dan Tenggara.
  55. Anggaran dasar  Badan Pembantu Urusan Korban Perjuangan Pusat Makassar (BAPUKOPER)
  56. Anggaran dasar Gabungan Usaha Pejuang Republik Indonesia (GUPRI)Pare-pare
  57. Berkas yang berhubung dengan Partai Rakyat Indonesia antara lain: Mengenai masalah organisasi, kepengurusan, kongres dan penolakan pemerintah mengakui PRI
  58. Anggaran Dasar Persatuan Pejuang Islam Bersenjata Seluruh Indonesia
  59. Anggaran dasar lembaga persahabatan Indonesia dan Republik Rakyat Tjina(RRT)
  60. Daftar susunan pengurus Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia(IPKI)
  61. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Musyawarah Sunda
  62. Berkas yang berhubungan dengan Organisasi Kebangunan Mandar Pusat Makassar.
  63. Daftar calon sementara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan Dan Tenggara
  64. Seruan dari CC. Partai Komonis Indonesia (PKI) Kota Makassar dalam rangka pendaftaran pemilih pemilihan umum anggota DPRD Kota Besar Makassar.
  65. Surat penyampaian dari jawatan penyerangan kepada para pemimpin Partai Sekota Besar Makassar mengenai daftar hasil pemungutan suara untuk anggota DPRD Wilayah Kota Besar Makassar.
  66. Rencana Kerja Gubernur Propinsi Sulawesi
  67. Berkas kegiatan badan persiapan  Pembentukan Propinsi Sulawesi Selatan Dan Tenggara
  68. Berkas yang berhubungan dengan hasil-hasil Musyawarah Nasional Pembangunan dan Badan Pekerja Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
  69. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Bulukumba mengenai penyerahan tugas-tugas keamanan pemerintahan kepada anggota BPH.
  70. Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Indonesia (tidak lengkap).
  71. Berkas yang berhubungan dengan masalah kesejatraan pemerintah dan pembangunan pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat.
  72. Laporan pinanjauan Sdr.Andi Makkulau cs. Kedaerah Sulawesi Selatan dan Tenggara  dan Pulau Jawa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
  73. Surat Dari Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara beserta lampirannya mengenai masalah Pembentukan Daerah Tinggkat 1 Sulawesi Tengan dan Tenggara.
  74. Laporan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan kepada perdana mentri I RI. Mengenai masalah pelaksanaan Crash Program Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, antara lain : tentang Crash Program Transmigrasi Dan Rehabilitasi.
  75. Berkas yang berhubungan dengan Musyawarah Kerja Gubernur Kepala Daera tingkat I seluru Indonesia dan Rapat kerja Bupati/Walikota kepala daerah tingkat II se sulawesi selatan dengan Kepala-Kepala Inspeksi/Jawatan Dinas Tingkat I Sulawesi Selatan
  76. Berkas yang berhubungan dengan “Sulawesi Berjuang Membangun” (SUBERBANGUN) dari Badan Pembinaan Umum Daerah(BPUD).
  77. Surat yang berhubungan dengan masalah pembebasan Irian Barat dan Uni Indonesia Belanda
  78. Intruksi panglima Ko-TT. VII Indonesia Timur kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mengenai masalah Gerakan Operasi Merdeka
  79. Pengumuman mengenai syarat-syarat pendaftaran pelajar pejuang pada Kantor Urusan Demobilisasi Pelajar (KUDP)Rayon XII Makassar
  80. Naskah konsep pemulihan keamanan di daerah Gowa dan Donggeng Daeng Ngasa
  81. Surat dari komando TKR Compas “Latumojong”kepada panglima TT-VII mengenai usul rencana penyelesaian pasukan Hamid Ali yang memenuhi panggilan Negara
  82. Saran-saran/masukan dalam rangka Konferensi Keamanan Komando Territorium VII.20-27 Januari 1954 di Makassar
  83. Rencana keamanan Integral di Wilayah Negara Indonesia Timur dari Kepala Staf Angkatan Darat A.H.Nasution
  84. Resolusi Persatuan Bekas Gerilya dan Perang RI (PB GERDAPRI) yang mengusulkan Overste Andi Mattalatta di angkat sebagai Panglima Territorium VII/Wirabuana
  85. Surat dari saudara Mistam Ruddin di Jakarta perihal usul agar para bekas KNIL tidak di perjuangkan menjadi unsur pimpinan di daerah  
  86. Surat rahasia kepada Brigjen Sambas Atmadinata beserta lampirannya mengenai catatan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia
  87. Naskah “Manifesto tahun 1377 H” oleh Letkol TII M.Bahar Mattaliu
  88. Naskah  Riwayat Hidup Letkol Abd.Rauf; anggota Kesatuan Kodam XIV Hasanuddin
  89. Pernyataan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terhadap hasil-hasil keputusan sidang MPR (S) tahun 1967
  90. Berkas yanng berhubungan dengan Proklamasi Permesta 2 Maret 1957 program perjuangan semesta dan Kongres Bineka Tunggal Ika
  91. Surat penyataan pemuda veteran kepada Paduka Jang mulia Presiden Repoplik Indonesia tentang pelaksanaan piagam semesta
  92. Surat Pernyataan/Seruan Pimpinan Utama Dewan Tertinggi Permesta
  93. Surat menyurat dengan  IPP Pemerintah Militer TT-VII/Wirabuana yang berhubungan dengan pelaksanaan sidang pleno Dewan pekerja DPP Pemerintah  Militer TT-VII/Wirabuana
  94. Surat dari Panglima TT-VII/Wirabuana beserta lampiran mengenai masalah penetapan anggota staf IPP pemerintah militer TT-VII/Wirabuana
  95. Surat-surat kepala pemerintah milliter TT-VII/Wirabuana yang berhubungan dengan penyelenggaraan siaran pemerintah militer di RRI Makassar di luar siaran APRI serta ketentuan pelaksanaan keramaian di wilayah pemerintah milliter TT-VII/Wirabuana
  96. Berkas yang berhubungan dengan pelantikan Gubernur Militer dan susunan staf harian Gubernur Militer Sulawesi Tenggara
  97. Berkas pedoman perjuangan badan persiapan pembentukan Provisi Sulawesi Tenggara
  98. Pokok-pokok pembicaraan delegasi DPP pemerintah militer dengan kepala staf  pemerintah milliter TT-VII/Wirabuana
  99. Berkas mengenai perubahan tambahan ketentuan tentang Badan Musyawarah dengan pemuda Sulawesi.
  100. Resolusi Konferensi Besar pemuda Islam bahagian Timur kepada pemerintah milliter TT-VII/Wirabuana mengenai pelaksanaan hasil-hasil Konferensi islam Indonesia bahagian Timur
  101. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga rumah penjara di indonesia
  102. Surat dari A.K. Otoloewa kepada ketua pengadilan tinngi di Makassar mengenai    masalah perkara perdata KUE Makarana
  103. Akte usaha ALORO di Maros. Salinan
  104. Peraturan/Petunjuk  Administrasi Boekhouding  untuk Vebruks dan Produksi Coperatie atau I.M.A. dari Negara Indonesia Timur (NIT)
  105. Berkas mengenai Dewan Ekonomi Indonesia (DEI), antara lain: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Sementara
  106. Anggaran Dasar Koperasi Pertanian Industri. Konsep. Tt.
  107. Keputusan pengesahan pendirian NV. TAMMENGUNDUR Trading  Company  Limited yang berkedudukan di Bala Nipa Mandar
  108. Berkas surat Keputusan  Menteri Sosial RI Nomor : U.K. 10-3-41 tanggal 10 mei 1951 tentang masalah pemberian subsidi kepada usaha-usaha swasta kecil
  109. Akte Yayasan  Usaha  Kesejahteraan  Para  Anggota Berkas Pejuang  Bersenjata Oleh Notaris Richard Cloprath
  110. Statement of policy pemerintah Republik Indonesia mengenai masalah penenaman modal asing di Indonesia.
  111. Sertifikat (Maatschap) Ikatan Penyelenggaran Beras Sulawesi (IPBS).
  112. Berkas mengenai berkas pusat persatuan Perusahaan Pahlawan Pembelah Revolusi Pusat (P5) Cabang Makassar
  113. Surat keputusan direktorat Perikanan Rakyat Nomor : 316 tahun 1954 tentang masalah perdagangan antara pulau
  114. Laporan Direktorat Perekonomian Rakyat mengenai masalah pelaksanaan politik menteri  perekonomian Mr. Ishak cokrodisuryo
  115. Berkas mengenai Usaha Bekas Pejuang Bersenjata (UBPB) dimakassar
  116. Surat menyurat yang berhubungan dengan Yayasan Kopra Daerah Sulawesi Selatan
  117. Naskah Anggaran Dasar Yayasan Kesejatraan “Tammajarra,
  118. Surat perjanjian antara CV. Istham Trading Coy dengan A.Azis tentang kerja sama penyerahan izin kopera.
  119. Surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan Pabrik Hasanuddin
  120. Surat-surat yang berhubungan dengan pembentukan “Djaja Sedjahtera” makassar
  121. Akte Yayasan Karya Carya Dharma  yang berkedudukan di Jakarta
  122.  Berkas mengenai pendirian PT. “Mangkasara“ dan pembentukan Koprasi Pertukangan Rakyat Indonesia.
  123. Surat Gubernur Sulselra mengenai masalah Gerakan Koperasi Daerah Sulawesi Selatan Dan Tenggara.
  124. Berkas yang berhubungan dengan Badan Pimpinan Perusahan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara.BARPIT
  125. Anggaran dasar  Gabungan Usaha Kemajuan Rakyat Indonesia (GUKPINDO).
  126. Anggaran dasar maskapai Aandel Indonesia Progres yang berkedudukan di Makassar
  127. Surat menyurat dengan Serikat Sekerja Kementrian dalam Negeri(SSKDN), antara lain: mengenai masalah pernyataan SSKIN kepada Pemerintah RI, dan dasar SSKDN.
  128. Daftar nama-nama orang Belanda yang tinggal atau berdomisili di Makaasar.
  129. Daftar perubahan nomor-nomor  telepon di kota Makassar, yang terdiri atas G.E.C (Daerah Selatan) dan daerah Sentral Lorens (daerah utara).Tt.
  130. Surat-surat yang berhubungan dengan masalah perumahan, antara lain: permohonan-permohonan untuk mendapatkan rumah dinas kotapraja.
  131. Berkas yang berhubungan dengan Yayasan Pendidikan “Latimojong” Makassar.
  132. Berkas yang berhubungan dengan bantuan kepada pelajar mahasiswa dari daerah kacau/tertutup.
  133. Berkas yang berhubungan dengan Yayasan Perguruan Tinggi Akademi Makassar di Makassar.
  134. Surat penyampaian Inspektur Kepala Dinas Pertanian kepada para bekas pejuang mengenai pelaksanaan Pendidikan Jurusan Pertanian.
  135. Surat dari sdr.A.Kahar Kepada Kepala Jawatan Kehutanan pusat di jakarta mengenai masalah permohonan untuk melanjutkan pendidikannya dengan bantuan biaya dari Colombou plan.
  136. Surat dari dekan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat kepada A.R.Tamma mengenai pedoman pendidikan tahun ajaran 1959/1960
  137. Berkas yang berhubungan dengan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) SD. Mangkura.
  138. Naskah Mukaddimah Front Kesatuan Aksi Pemuda Makassar.
  139. Anggaran Dasar Badan Kontak Mahasiswa Makassar.
  140. Akte Notaris Yayasan Kesejateraan Pemuda Indonesia (YKPI).
  141. Surat dari PB Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) di Jokyakarta tentang pelaksanaan diskusi Demokrasi dikalangan pemuda pelajar.
  142. Surat-surat yang berhubungan dengan Organisasi Kesatuan Pelajar Mandar dan daftar nama-nama pelajar bersenjata Sulawesi Selatan dari seksi Mandar .
  143. Susunan Pengurus Yayasan Kesejetraan Pelajar Sulawesi.
  144. Berkas Yang Berhubungan dengan Yayasan Pemeliharaan Anak Yatim Korban 40.000 Jiwa di Sulawesi Selatan.
  145. Surat-surat yang berhubungan dengan pemerintahan sumbangan untuk Taman Kanak-Kanak Aisyiyah/Yayasan Pembangunan.
  146. Surat-surat dari Jawatan Penerangan India mengenai riwayat hidup Nehru dan Dr. Mahmud
  147. Naskah-naskah dari Kementrian Penerangan RI, antara lain: pidato menteri Penerangan menyambut hari PBB dan bulan puasa.Tt.
  148. Speech of H.E.Prime Minister on Nopember 22,1954 Broadcast By Radio Republik Indonesia (RRI).
  149. Surat dari Vereenigde Papier Industrie und Algemeine Warenhandel Akte Ngesellschaft di Wiena tentang tawaran kerja sama dengan Majalah”Berjuang”
  150. Surat dari Panitia Seminar Pers Makassar kepada wakil PMAK dalam kedudukannya sebagai peninjauan seminar Pers Makassar.
  151. Surat pencopotan kepala Daerah Minahasa A.R.Warouw dan pengangkatan H.R.Ticoalu.
  152. Laporan penelitian terhadap situasi dan peralatan percetakan ”JDP”.
  153. Surat direktur LESFIRA press kepada Panglima Kodam XIV Hasanuddin mengenai masalah gedung J.D.P di Jl.Cendrawasih Makassar.
  154. Surat dari penerangan kedutaan Besar RI,di Arap Saudi mengenai masalah Brosur Indonesia yang memuat berita pencabutan kekuasaan pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.
  155. Berkas yang berhubungan dengan Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember di daerah Sulawesi Selatan.
  156. Pengumuman dari Kementrian Penerangan RI, di Jakarta perihal rencana kunjungan Perdana Menteri Birua, India, Pakistan, dan Salolon ke Indonesia dalam rangka Konferensi Lima Perdana  Menteri
  157. Berkas Mengenai Peringatan Hari Kebangunan Nasional.
  158. Komunike terakhir konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955
  159. Ucapan Selamat dari Presiden India kepada seluruh rakyat Indonesia dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI.
  160. Acara pelaksanaan Peringatan Hari Wafatnya Bapak Partai Murba Tan Malaka. 
  161. Surat pernyataan terima kasih sehubungan dengan pengangkatan Chaerul Saleh sebagai Pejabat Ketua MPR(S) Republik Indonesia.
  162. Berkas yang berhubungan dengan Peringatan Hari Korban 40.000 Jiwa di Sulawesi Selataan.
  163. Acara penyambutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Tenggara di Polewali dan acara pelantikan anggota DPRD-GR Kab.Polmas.
  164. Surat penyampaian dari sdr.A.A Muin mengenai perkembangan kelasyakaran dan perjuangan politik di daerah Mandar.
  165. Surat mandat dar ex Pimpinan Kelasyakaran Kris Muda kepada M.J.Ujung, Ibu Depu, Mustari tari dll. Untuk mewakili organisasi Kris Muda di dalam pembentukan Panitia Penyelenggara Konferansi Veteran.
  166. Surat Keterangan Penyaksian sebagai bekas anggota kelasyakaran Kris Muda tahun 1945 s/d 1949 atas nama sdr.M.Saleh Dj., Hafil dan Mas`ud Rahman.
  167. Surat-surat yang berhubungan dengan Organisasi Pemuda Kris Muda.
  168. Berkas yang berhubungan dengan Yayasan Kris Muda Mandar Pusat Makassar.
  169. Surat menyurat ex pimpinan Kris Muda dengan wakil kepala Perduvri-SST mengenai masalah penyelesaian status organisasi Kelasyakaran Kris Muda.
  170. Surat menyurat dengan F.J.Mamahit mengenai masalah keanggotaan dalam Organisasi Kelasyakaran Kris Muda.
  171. Daftar nama-nama bekas Anggota Kelasyakaran PPRI/Kris Muda Pare-Pare dan Kris Muda/Trips Mandar.
  172. Surat-surat yang berhubungan dengan penyaluran atau pendaftaran ex anggota kelasyakaran Kris Muda sebagai anggota Veteran RI.,antara lain: pendaftaran sdr. Zainuddin.
  173. Skets Struktur Organisasi Kelasyakaran Kris Muda Pusat Makassar.T.T
  174. Riwayat Perjuangan Kemerdekan Repuplik Indonesia di Daerah Mandar.  
  175. Surat sdr.D. Engka  M. kepada Ibu Depu cs. Mengenai usaha-usaha perjuangan yanng telah dicapai di Ibu Kota(Jakarta).
  176. Catatan Singkat Perjuangan Ibu Agung/Ibu Depu.
  177. Naskah kesan-kesan Ibu Depu cs. Selama perjuangan dan kesan-kesan perjalanan kembali ke Tinambung Mandar.
  178. Daftar Riwayat Perjuangan St.Naharia.            
  179. Laporan Peninjauan sdr. Ririn Amin Daud dan A. Rahman Tamma tentang situasi politik di Daerah Mandar.                                                             
  180. Surat penyampaian kepada sdr. Andi Tjinta Di Majene sehubungan dengan rencana keberangkatan A. Rahman Tamma ke Jakarta untuk menemui Bung Tomo
  181. Surat penyampaian kepada sdr. Om Tiko yang berhubungan   dengan kesan-kesan perjuangan Kemerdekaan Negara Repuplik Indonesia
  182. Surat sdr. Kuni ; bekas pabbicara pangaliali kepad Ibu Depu sehubungan dengan Riwayat  Perjuangannya dari tahun 1945 s/d 1950.
  183. Surat dari Bung Tomo kepada para pejuang kemerdekaan RI., di Daerah Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan Konferensi Polongbangkeng.        
  184. Statement tanggal 7 Pebruari 1950 Mantel Revolusi Konferensi Polongbangkeng/Lapris.    
  185. Maklumat Dari Kongres Kesatuan Umat Islam Indonesia  di Polongbangkeng.                                   
  186. Surat-surat yang berhubungan dengan peringatan gugurnya pimpinan tertinggi Lapris Ranggong Daeng Romo.
  187. Surat panitia Tahanan politik Hogeped kepada Perdana Menteri NIT sehubungan dengan masalah pembebasan para tahanan politik.
  188. Mosi Panitia  Tahanan politik tentang masalah pembebasan para tahanan politik.
  189. Surat pimpinan lasykar  Indonesia Timur kepada ketentuan delegasi Rebuplik Indonesia Mr. Susanto Tirtoprojo mengenai pengiriman delegasi pembebasan tahanan politik di Indonesia bagian Timur.
  190. Naskah pembelaan sdr. Jusuf Sama di depan sidang pengadilan tentara Hindia Belanda tanggal 29 Agustus 1949.
  191. Pernyataan/sikap para bekas Tahanan/Hukuman politik di penjara Hogepad dan Layang Makassar.
  192. Surat keputusan De Minister  Van  Justitie  Negara Indonesia Timur tentang pembebasan beberapa orang tahanan politik antara laiin: Muh. Said, Mustajab dan Joh Ayal. Dalam bahasa Belanda.
  193. Berkas yang berhubungan degan organisasi bekas tawanan politik di Makassar
  194. Berkas yang berhubungan dengan perjalanan delegasi panitia bekas tawanan politik, antara lain : perjalanan ke Pinrang dan Polewali.
  195. Berkas yang berhubungan dengan Kepaniteraan  Biro PPRI antara lain: tentang tata tertib dan tugas-tugas kepaniteraan.
  196. Surat Kepala Biro PPRI mengenai masalah penyelenggaran kembali Departemen wanita biro PPRI.
  197. Surat BPP Biro PPRI Sulawesi kepada pimpinan cabang/Komisariat BPPRI di daerah.
  198. Surat pimpinan pusat biro PPRI Sulawesi kepada pimpinan Cabang/Komisariat BPPRI mengenai masalah keadaan organisasi BPPRI setelah peristiwa 5 Agustus 1950
  199. Berkas yang berhubungan dengan keadaan/kegiatan Organisasi biro PPRI                                                      
  200. Naskah rencana kerja Urgent Biro PPRI akhir bulan Juni 1953 oleh Jusuf Bauty
  201. Pedoman dasar pandu biro pejuang biro PPRI. Konsep
  202. Surat penyampaian kepala biro PPRI kepada para pengurus Cabang/Komisariat biro PPRI sesulawesi mengenai masalah persediaan kartu anggota dan pembentukan ranting-ranting biro PPRI.
  203. Catatan harian Sekertariat umum Biro PPRI tentang permintaan masalah-masalah penting
  204. Surat dari pengurus Pusat Biro PPRI tentang permintaan laporan bulanan/tahunan dari pengurus-pengurus cabang biro PPRI.
  205. Laporan dari pimpinan pandu Biro pejuang cabang Makassar mengenai Masalah barang-barang perlengkapan-perlengkapan milik Biro PPRI yang terbakar pada peristiwa kebakaran tanggal 10 Oktober 1950 di Mamajang.
  206. Surat-surat yang berhubungan dengan masalah perumahan Biro PPRI.
  207. Instruksi kepala Biro PPRI kepada bahagian pembangunan Biro PPRI untuk berkantor di Gedung Merah Makassar mulai 1 September 1952
  208. Surat dari sdr. Bintang kepada Adam Akbar mengenai masalah rumah tinggal yang ditempati Kantor Biro PPRI.
  209. Surat dari kepala Biro PPRI kepada Panglima TT-VII/Wirabuana mengenai masalah penyelamatan kendaraan/Mobil DD 4873.
  210. Surat-surat yang berhubungan dengan masalah kongres Biro Pejuang Pembangunan RI (BPPRI) I dan ke I.
  211. Surat dari PP Biro PPRI di Makassar kepada  Pengurus Biro BPRI Minahasa mengenai langkah-langkah usaha kepeloporan BPPRI.
  212. Surat keputusan kepala Biro PPRI Nomor: 1247/51 agar semua Anggota Biro PPRI dapat menjadi contoh/panutan di tengah-tengah masyarakatnya.
  213. Rencana Usaha /Obyek Biro PPRI untuk menampung para bekas pejuang yang akan kembali ke masyarakat
  214. Surat A.R Tamma kepada ketua BPPRI mengenai situasi politik dan pembangunan di daerah Sulawesi Selatan.
  215. Berkas komunike pengurus pusat Biro PPRI sekitar persoalan politik atas diri ketua umum Biro PPRI Jusuf Bauty dan masalah Kongres Biro PPRI.
  216. Notulen Rapat PP Biro  PPRI mengenai masalah pengesahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan rencana kerja Biro PPRI.
  217. Berkas yang berhubungan dengan Kongres/Konferensi Persatuan Bekas Pejuang Bersenjata Seluruh Indonesia (PERBEPSI) dan pejuang Kemerdekaan RI.
  218. Surat penyampaian Kepala Biro PPRI kepada para pengurus cabang/komisarias Biro PPRI se Sulawesi mengenai masalah persedian kartu anggota dan pembentukan ranting-ranting Biro PPRI.
  219. Surat dari Pimpinan Pemuda Republik Indonesia (PPRI) kepada Biro PPRI dengan lampiran pernyataan PPRI agar segera meletakkan dasar-dasar kekuatan Revolusi 17 Agustus 1945
  220. Nota R. A. Daud kepada Jusuf Arief mengenai masalah kembangan Biro PPRI di daerah Sulawesi Selatan.
  221. Surat dari Panitra Umum Biro PPRI kepada semua pengurus cabang /Ranting BPPRI tentang penyambutan kehormatan kepada Komando Brigade Hasanuddin Pimpinan Kahar Muzakkar.
  222. Surat kepala Biro PPRI kepada semua pengurus cabang BPPRI mengenai Masalah Keputusan Konferensi Kilat Keamanan
  223. Surat dari Kepala Pusat Biro PPRI Makassar kepada pengurus cabang ranting dan pengikut Biro tentang akte pembentukan NV. ”Berdjuang “
  224. Surat dari Biro PPRI kepada pengurus cabang/ ranting Biro PPRI se Sulawesi mengenai Usaha mengingatkan urusan koperasi
  225. Surat urusan ekonomi pusat Biro PPRI kepada semua pengurus cabang/Ranting BPPRI untuk mengirim utusan kekonferensi ekonomi Biro PPRI di gedung merah Makassar
  226. Surat penyampaian kepada pengurus Cabang Biro PPRI se Sulawesi mengenai masalah Pelaksanaan latihan/kursus kader Biro PPRI di Makassar
  227. Surat penyampaian kepada semua Pimpinan Cabang Biro PPRI mengenai Masalah pelaksanaan kursu kader BPPRI di Minahasa Sulawesi Utara.
  228. Surat dari Akting Kepala Departemen Sosial Biro PPRI yang berhubungan dengan masalah Mass Media (pers),antara lain: usaha penerbitan kembali majalah “Berdjuang” dang mengenai ikhtisar pers dan radio.
  229. Surat-surat dari Sekertariat Biro PPRI yang berhubungan dengan masalah mass media (pers),antara lain: Usaha penerbitan Kembali majallah “Berdjuang” dan mengenai ikhtisar pers dan radio.
  230. Surat dari Sekertaris Umum Biro PPRI kepada pengurus Biro PPRI seluruhIndonesia yang berhubungan dengan pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke II Biro pejuang pembangunan RI.(BPPRI).
  231. Surat dari N.S.Subianto kepada ketua Serikat Buruh Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) Cabang Makassar Mengenai situasi perkembangan organisasi BRN serta masalah Konferensi BRN di Jakarta.
  232. Surat kepada sdr.Rahmat Bujoharsono di Jakarta mengenai situasi masalah informasi radio tentang status Biro Rekonstruksi Nasional (BRN).
  233. Laporan mengenai perkembangan Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) Propinsi Sulawesi.
  234. Rencana sementara pembagian tugas antara wakil ketua BPUR dan wakil Kepala Biro Rekonstruksi Nasional (BRN). konsep.
  235. Laporan Perjalanan Wakil Kepala  Bahagian  Rekonstruksi Nasional (BRN) Propinsi Sulawesi ke pulau Jawa Berhubungan dengan urusan Organisasi Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) propinsi sulawesi.
  236. Surat-menyurat kepala personalia kantor Gubernur Sulawesi dengan kepala bahagian Rekonstruksi mengenai masalah pemberhentian dengan tidak hormat sdr. Sofyan Isa Sebagai pegawai BRN.
  237. Daftar susunan Kepegawaian dan skema struktur Organisasi bahagian Rekonstruksi Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi.
  238. Surat A.R. Tamma kepada sdr. Prawira Sumantri di Jakarta mengenai masalah pengangkatannya sebagai Wakil kepala BRN Propinsi Sulawesi.
  239. Surat-surat yang berhubungan dengan pengangkatan sdr.A.R.Tamma sebagai kepala bagian Rekonstruksi/Sekertaris  BPUR  Propinsi Sulawesi
  240. Surat-menyurat Kepala Bahagian Rekonstruksi Kantor Gubernur Sulawesi dengan sdr.R. Hendro di Jakarta mengenai masalah penyelesaian C.O.B.di Kantor KPP Makassar.
  241. Laporan perjalanan Dinas Wakil Wakil kepala bagian Rekonstruksi kantor Gubernur Sulawesi kepulau Jawa tanggal 5 s/d 14 September 1956.      
  242. Surat penunjukan sdr.K.L.wenas;kepala Inspeksi BRN sebagai wakil sementara Kepala bagian Rekonstruksi  Propinsi Sulawesi.
  243. Surat Akting Gubernur  Sulawesi berserta lampirannya mengenai usul kenaikan tingkat/pangkat  pegewai Biro Rekostruksi Propinsi Sulawesi, antara lain : kenaikan pangakat Sdr.A.R.Tamma.
  244. Surat kepada kepala Bahagian Rekonstruksi kantor Gubernur Sulawesi Tentang masalah Keterlambatan pembayaran uang saku kader-kader Sekolah Pelayaran dari BPUR.
  245. Surat dari Sdr. Sakirdan kepada kepala Kejaksaan/Pengadilan Negeri Magetan yang berhubungan dengan masalah pelunasan uang di BRN Makassar.
  246. Berkas yang berhubungan dengan masalah pertanggung jawaban keuangan Obyek Perikanan Darat Rawa Aopa
  247. Surat-surat yang berhubungan dengan masalah kendaraan dinas dan barang-barang inventaris milik Biro Rekonstruksi Nasional (RBN) Propinsi Sulawesi.
  248. Surat dari sdr. Djamhur Daud mengenai laporan penjelasan keadaan asrama ex BRN Pattingalloang.
  249. Surat menyurat A.R.Tamma dengan Andi Muhammad Nur mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan politik di Biro Rekonstruksi Nasional.
  250. Surat penyampain dari Manado kepada A.R.Tamma mengenai masalah perkembangan politik dalam tubuh BPUR.
  251. Surat keputusan Mentri Perekonomian RI.Nomor: 10630/M tertanggal 18 Oktober 1951 mengenai petunjuk perolehan Kredit Rekonstruksi
  252. Surat menyurat dengan sdr.R.S.Rahmat Pujoharsono di Jakarta yang berhubungan dengan situasi usaha pejuang di BRN Sulawesi.
  253. Surat dari BPUR Sulawesi kepada Organisasi usaha bekas pejuang di Makassar dengan lampiran Surat keputusan Mentri perekonomian mengenai permohonan pengakuan sebagai usaha perdagangan antar pulau..
  254. Surat  usul kenaikan pangkat pegawai Bg. Rekonstruksi ex B.R.N yang  berhubungan dengan usaha-usaha BRN di bidang Ekonomi
  255. Anggaran dasar jajasan Taman Hiburan Rakyat (TAMMIRA) Di Makassar.
  256. Berkas yang berhubungan dengan dengan obyek Tello/perusahaan Rekonstruksi dan galang kapal Tello.
  257. Surat menyurat dengan Sdr.Abd. Rasak dan Jusuf Bauty yang berhubungan dengan gabungan Usaha Pedjuang Indonesia Mandar (GUPIM) dan masalah perdagangan kopra.
  258. Surat-surat yang berhubungan dengan penyelenggaraan sekolah Kursus kehewanan dan Persatuan Kader Radio Montir (PKRM) oleh BRN.
  259. Surat dari sdr.Husain Djudawi  kepada Abd. Kadir mengenai masalah gedung pelajar yang akan didirikan atas.
  260. Surat dari sdr. Abd. Hamid Sehubungan dengan masalah yang  dikeluarkannya dari sekolah pertanian Sudiang yang dikelolah oleh BRN
  261. Sutar dari G.Kasendra di Manado kepada kepala BRN Sulawesi di Makassar mengenai Masalah permintaan bantuan/sumbangan dalam rangka pembangunan Tugu Robert Wolter Monginsidi di Sulawesi Utara.
  262. Surat dari Kepala Bahagian Rekonstruksi Kantor Gubernur Sulawesi  kepada Pers dan Radio perihal berita beberapa perubahan  dalam tubuh organisai BRN berdasarkan PP Nomor:
  263. Siaran serikat BRN  Jawa Tengah Nomor:3/4 bulan Maret dan April 1955
  264. Surat dari H.M.Junus Dg.Mile sehubungan dengan keterangan ketua BPUR sekitar berita harian “Pedoman Rakjat”Tanggal 23 Juni 1955 berjudul “Uang perbaikan Jadi Besi”
  265. Rencana undang-undang (RUU) Veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
  266. Naskah Undang-Undang Nomor: 15 tahun 1965 dan undang-undang Nomor:7 tahun 1967 mengenai pengertian Veteran.
  267. Instruksi Mentri Muda Urusan Veteran Nomor: 143/59 kepada para koordinator urusan Veteran di daerah-daerah mengenai Pedoman Pelaksanaan Proyek-Proyek DUVRI di Daerah-Daerah.
  268. Surat keputusan Mentri urusan Veteran RI. Nomor: 232 dan 233 tahun 1966 mengenai fungsi dan Organisasi serta pengguran keanggotaan Veteran ex anggota PKI/G30 S.
  269. Surat Keputusan Mentri Urusan Veteran Dan Demoblisasi Nomor: 153.2.5/1966 tentang  pengesahan pemakain tanda-tanda Jabatan
  270. Berkas Instruksi Menteri Urusan Veteran dan Demoblisasi RI.Nomor: 145/1966 tentang pelaksanaan peraturan pemerinta Nomor: 3 tahuun 1966 mengenai cara pengajuan permohonan untuk menempatkan tunjangan Veteran pejuang Kemerdekaan RI.
  271. Surat Keputusan Menteri Urusan Veteran RI. Nomor: 183.4.2/66  mengenai penggunaan stempel baru di daerah-daerah.
  272. Surat keputusan Menteri Urusan Veteraan RI. Nomor : 094/Nuvet Tahun 1966 tentang wewenang penanda tanganan surat-surat serta tata cara pengajuan surat-surat dinas yang akan ditanda tangani oleh Menteri.
  273. Laporan-laporan kegiatan perduvri SST masing-masing dari bagian pengawasan dan Hubungan Masyarakat Perduvri SST.
  274. Laporan singkat  mengenai  keadaan Markas Daerah Legiun Veteran RI. Sulawesi Tenggara Kepada Koordinator Urusan Veteran SST.
  275. Laporan Tahunan Koordinator Urusan Veteran Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
  276. Laporan-Laporan Kegiatan Perwakilan Departemen Urusan Veteran RI. Daswati I Sulawesi Selatan Tenggara.
  277. Nota laporan kepada penduvri SST Mengenai pelaksanaan tugas-tugas sebagai pelaksana tugas Kepala  Penduvri SST.
  278. Laporan Perkembangan Legiun Veteran RI (LVRI) daerah tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara tahun kerja 1961.
  279. Berkas Yang Berhubungan Dengan Konferensi Veteran Antar Daerah Sulawesi.
  280. Berkas yang berhubungan dengan Konferensi Besar/Kongres Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.
  281. Hasil-Hasil Konferensi Kerja Antar Kantor Urusan Veteran Sesulawesi Selatan Tenggara di Makassar 29 S/D 30 Desember 1959
  282. Notulen rapat-rapat Routine Perwakilan Koordinator Urusan Veteran Sulawesi Selatan Tenggara. Berkas yang berhubungan dengan Konferensi Veteran Antar Daerah Sulawesi.
  283. Berkas yang berhubungan dengan kelengkapan Kongres Nasional II Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
  284. Surat-surat keputusan yang berhubungan dengan Konferensi Markas Cabang Legiun Veteran RI Daerah Tingkat II Majene.
  285. Berkas yang berhubungan dengan  Rapat Kerja Gabungan DUVED Legiun Veteran RI. Daerah Sulawesi Selatan Tnggara.
  286. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan Kongres/Konferensi Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.
  287. Berkas yang berhubungan dengan sidang pleno pusat LVRI, antara lain: mengenai pelantikan Dewan Paripurna LVRI pusat.
  288. Keputusan Sidang Komisi A Bidang Konsolidasi Organisasi Musyawara Daerah Ke –III  LVRI Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
  289. Surat menyurat yang berhubungan dengan masalah Biro Veteran RI. Sulawesi Selatan Tenggara.
  290. Berkas yang berhubungan dengan masalah organisasi LVRI  antara lain: pengesahan anggaran dasar dan pembentukan Cabang/Ranting LVRI di daerah serta persoalan Veteran memasuki tahun 1959   
  291. Instruksi Panglima TT-VII/Wirabuana nomor: 004/2/1957 tentang pelakasanaan penyesuaian rencana pokok pemerintah mengenai masalah Veteran dalam bidang ideal dan materil. Salinan
  292. Surat Dari Koordinator Urusan Veteran Sulselra kepada Kapten K.S Mas`ud mengenai masalah perkembangan organisasi ex Pejuang sebelum terbentuknya Kantor Urusan Veteran dan LVRI.
  293. Komunike bersama Departemen Urusan Veteran RI dengan LVRI mengenai Garis Kerjasama Antara Departemen Urusan Veteran Dan LVRI.
  294. Berkas yang berhubungan dengan tugas-tugas dinas koordinator urusan veteran RI Sulawesi Selatan dan Tenggara di Jakarta.
  295. Surat-surat yang berhubungan dengan rencana kerja yang harus diselesaikan oleh wakil Kepala Penduvri- SST sebagai pejabat sementara Kepala Penduvri Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
  296. Surat dari Penguasa Perang Daerah(perperda) Sulawesi Selatan Tenggara kepada Menteri Urusan Veteran RI mengenai Peresmian Pengurus-Pengurus Markas Daerah LVRI Sulawesi Selatan Tenggara
  297. Surat kepada Komandan/Ketua Markas Dareah LVRI Sulawesi Selatan Tenggara prihal pengunduran diri A.R.Tamma dari keanggotaaan Badan Pekerja LVRI daerah Sulawesi Selatan Tenggara
  298. Surat menyurat dengan wakil kepala penduvri-SST mengenai masalah perkembangan Bahagian Penyaluran Veteran Pada Penduvri-SST
  299. Peristiwa-peristiwa dari Penduvri SST tanggal 1 s/d 15 Januari 1960 antara lain: Pembentukan Kantor Urusan Veteran Daswati II Polewali Mamasa Tanggal 15 Februari 1960
  300. Instruksi Kepala Penduvri-SST mengenai masalah  penerbitan jam Kantor dan Apel Siang.
  301. Keputusan kepala Penduvri-SST Nomor: 074/1960 tentang beberapa  ketentuan perkantoran dan pelaksanaan  rapat-rapat staf Penduvri Daerah Sulawesi Selatan Dan Tenggara.
  302. Instruksi Kepala Penduvri-SST nomor: 19/r/instr/1960 tentang pembentuka panitia perumus formasi dan pembagian tugas staf penduvri-SST. 
  303. Surat-surat keputusan Kepala Penduvri-SST tentang masalah lapangan pekerjaan, susunan, pimpinan dan bagian-bagian pada kantor penduvri-SST serta pembentukan Ikatan Keluarga DUVRI-SST. Salinan.
  304. Surat Keputusan Kepala Penduvri-SST Nomor: 6/kpta/r/61 mengenai tata/cara kerja pendufri-SST serta kantor-kantor urusan Veteran di bawanya. Salinan.
  305. Surat dari pembantu Utama Veteran RI. kepada para Sekjen/Pembantu Utama Departemen tentang peraturan pelayanan terhadap Veteran RI.
  306. Surat Tugas Kepala Penduvri-SST Nomor: 3/1961 kepada Ltd.A. Sanusi sehubungan dengan pelaksanaan penertiban pada Kantor Penduvri-SST.
  307. Rancanagan Konsep Rencana Kerja Penduvri Sulawesi Selatan Dan Tenggara Tahun 1961
  308. Surat dari kepala Penduvri-SST perihal pembentukan team penyelenggaraan  Stand Penduvri SST Pekan Raya Pembangunan
  309.  Surat Keputusan Badan Pekerja LVRI Daerah Tinggkat I Sulawesi Selatan Tenggara mengenai Pembentukan Seksi-seksi pada Markas Daerah LVRI Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara.salinan
  310. Daftar pembagian tugas masing-masing bahagian pada Kantor Perwakilan Departemen Urusan Veteran RI. Sulawesi Selatan Tenggara.
  311. Laporan perkembangan Bidang Organisasi dan Penerangan Legiun Veteran RI.
  312. Surat Keputusan Ketua LVRI Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor: 16/1966 Mengenai susunan badan pekerja LVRI Sulawesi Selatan Tenggara dan masal Doktrin Karya Dharma LVRI.Salinan.
  313. Surat sdr. H.A. Junus kepada Wakil Kepala Penduvri-SST mengenai masalah Pembuatan Stempel wakil kepala Kantor Urusan Veteran Daerah Selatan dan Tenggara.
  314. Nota kepada Kepala Pendufri-SST mengenai konsep ketentuan-ketentua rapat-rapat Peduvri-SST
  315. Kepada Kepala Penduvri-SST mengenai masalah beberapa masukan bagi kepala penduvri-SST dalam mengambil suatu keputusan/kebijaksanaan
  316. Surat penyampaian Kepala Penduvri-SST mengenai Daftar surat-surat masuk di Kantor Perwakilan Daerah Urusan Veteran RI. Sulawesi Selatan Tenggara.
  317. Surat menyurat yang berhubungan dengan masalah Tugas dan Kewajiban Bagian Registrasi Penduvri Sulawesi Selatan dan Tenggara
  318. Intruksi Kepala Perduvri-SST Nomor: 3/Instr/r/61 kepada bagian-bagian dalam  Kantor Penduvri-SST mengenai Masalah keharusan membuat buku harian
  319. Daftar surat-surat yang di sampaikan kepada Kepala Penduvri-SST untuk Penelitian Lanjut.
  320. Bekas yang berhubungan dengan perjalanan dinas beberapa pejabat/Staf dari penduvri Sulawesi Selatan Tenggara.
  321. Surat Keputusan Menteri Muda Urusan Veteran RI.Nomor: 133/1959 mengenai Pembentukan Panitia Penelitian Masalah Kepegawaian.Salinan.
  322. Laporan Kepegawaian  Kantor Perwakilan Daerah Urusan Veteran RI. Sulawesi  Selatan Tenggara.
  323. Daftar nama-nama pegawai perwakilan  Urusan Veteran Daswati I Sulawesi Selatan Tenggara.
  324. Surat Kepala Perduvri-SST mengenai pernyataan tidak berlakunya surat-surat keputusan/perintah Perduvri-SSt yang tidak ditandatangani lagsung oleh Kepala Peduvri-SST, antara lain : Surat-surat keputusan yang berhubungan dengan Kepegawaian.
  325. Surat- surat Keputusan/Instruksi/Perintah yang berhubungan dengan masalah penertiban pegawai di lingkungan Perduvri-SST.
  326. Surat-surat yang berhubungan dengan masalah susunan Staf Harian/Personalia Staf  Markas Daerah Legium Veteran RI (LVRI) Sulawesi Selatan Tenggara.
  327. Surat-surat yang berhubungan dengan masalah urusan kepegawaian kantor urusan Veteran dan LVRI daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
  328. Daftar nama-nama pegawai Kantor Urusan Veteran (KUVET) Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
  329. Berkas yang berhubungan dengan pengangkatan A.R. Tamma sebagai wakil Kepala Perduvri-SST
  330. Surat penugasan/penunjukan Lst. La Nakka sebagai pejabat sementara Kepala Koordinator Urusan Veteran Sulawesi Selatan Tenggara.
  331. Surat rahsia kepada Brigjen Sambas Atmadinata mengenai masalah penggantian Kepala Pendufri-SST
  332. Intruksi Kepala Penduvri-SST Nomor: 23/r/Instr/60 mengenai Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pembelian Di Staf Departement Urusan Veteran Daswati I Sulawesi Selatan Tenggara. Salinan.
  333. Surat Keputusan Pandam XIV/Hasanuddin Selaku Ketua Perda Sulselra mengenai penunjukan /pengangkatan M. Jassin Limpo sebagai ketua Markas Daerah  legium Veteren RI. Sulawesi Selatan Tenggara
  334. Departemen Urusan Veteran Daswati Sulselra.Intruksi nomor: 2/instr/r/61 tentang penunjukan tugas panitera pada rapat-rapat Rutin Staf Perwakilan Departemen Urusan Veteran Daswati I Sulawesi Selatan Tenggara.
  335. Intruksi Kepala Perduvri-SST Nomor: 9/instr/61 mengenai pengangkatan sdr.A.Gani Nompo sebagai pejabat pembantu pimpinan APPEL.
  336. Surat Dari Crops Usahawan Veteran RI. Sulselra “Tridaya” tentang pencalonan pengangkatan direktur BTUK pusat dan General Manager perwakilan BTUK Daerah Sulawesi Selatan
  337. Surat Keputusan Kepala Penduvri-SST Nomor: 75/1960 mengenai Pemberhentian Pegawai Di Lingkungan Penduvri-SST, antara lain: pemberhentian sdr. Andi Parenrengi sebagai wakil Kepala Kantor Urusan Veteran Daswati II Polmas. Salinan.
  338. Berkas yang berhubungan dengan timbang Terima Jabatan Kepela Perwakilan Departemen Urusan Veteran RI. Daerah Sulawesi Selatan Tenggara Dari L. Rachmansyah Kepada Agus Handakusuma.
  339. Surat dari sdr. SM. Marzuki kepada Kepala Penduvri Sulawesi Selatan Tenggara mengenai masalah pembebasan tugasnya sebagai Kepala Urusan Rumah Tangga Kantor Pendufri-SST.
  340. Surat dari Andi  Wellang  kepada kepala penduvri-SST mengenai masalah Serah Terima Jabatan Kepada Seksi Keuangan/Penyerahan Tugas Kepada Kepala Seksi Umum Penduvri-SST.
  341. Surat Dari Kepala Bagian Screening Koordinator Urusan Veteran RI Sulselra prihal kenaikan uang honorarium petugas-petugas di Bagian Screening.                                          
  342. Surat dari sdr. Halin Cii mengenai masalah uang anggaran rehabilitasi Gedung Sudiang.
  343. Surat dari badan pekerja Daerah VLRI Sulselra mengenai masalah permintaan uang subsidi Daswati I tahun 1959.
  344. Surat Kepala Penduvri-Sst Kepada Mentri Urusan Veteran RI. Tentang Masalah  permintaan biaya untuk kegiatan Penerangan/Hubungan Masyarakat.
  345. Surat wakil Kepala Koordinator Urusan Veteran SST kepada Kepala Koordinator Urusan Veteran SST prihal penjelasan kebijaksanaan penggunaan keuangan Koordinator Urusan Veteran SST.
  346. Surat pribadi dari L.Rachmansyah mengenai hasil rapat keuangan Staf Kementrian Urusan Veteran Republik Indnesia.
  347. Daftar Pertanggung Jawaban Keuangan Kantor Penduvri-SST Tahun 1960
  348. Daftar uang panjar yang di ambil Oleh Koordinator Urusan Veteran Sulselra.
  349. Surat-surat yang berhubungan dengan masalah penggunaan kendaraan dinas penduvri-SST.
  350. Laporan mengenai usaha-usaha kerumah tanggaan Kantor Urusan Veteran Daerah Sulawesi Selatan Dan Tenggara.
  351. Berkas yang berhubungan dengan perkembangan tugas-tugas pada Kantor Penduvri-SST.
  352. Laporan tengah tahunan kegitan Seksi Umum/Rumah Tangga Penduvri-SST.
  353. Surat masuk mengenai Daftar Pembagian Tugas Dan Kewajiban Pada Bagian Registrasi Kantor Perwakilan Daerah Urusan Vetran RI-SST.
  354. Surat dari Departemen Urusan Veteran RI, Mengenai Pedoman Kerja Pengaturan Veteranri..
  355. Surat Ederan Kepala Perwakilan Koordinator Urusan Veteran RI  Sulawesi Selatan Tenggara Mengenai Tata Cara Penerimaan Tamu Dinas. Salinan
  356. Instruksi Kepala Penduvri-SST mengenai tugas-tugas panitia pembelian barang-barang inventaris staf Penduvri Sulawesi Selatan Tengara. Salinan
  357. Laporan keadaan Pekerjaan Bagian Usaha Kantor Penduvri Sulawesi Selatan Tenggara.
  358. Surat dari sdr. Sahide kepada wakil kepala penduvri-SST mengenai masalah permintaan Petunjuk/Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas.   
  359. Surat Keputusan Kepala Penduvri-SST Nomor:8/1961 tentang penyerahan kembali inventaris panitia pendaftaran veteran daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
  360. Pengumuman Kepala penduvri-SST Nomor:11 tahun 1961 mengenai Pakaian Kerja Seragam Pegawai Sipil Kantor Penduvri Sulawesi Selatan Tenggara.
  361. Surat dari Markas Daerah LVRI-SST beserta lampirannya mengenai masalah peraturan Pakaian Seragam Veteran/Anggota LVRI.
  362. Peraturan penguasa perang daerah(perperda) Sulawesi Tenggara mengenai Badan Koordinator Kerja Pembangunan.
  363. Surat Koordinator Urusan Veteran  Daerah Sulselra kepada Ketua Panitia Retooling Kodam SST beserta lampirannya mengenai daftar nama-nama calon Kepala Daerah tingkat II di Sulawesi Selatan Tenggara.        
  364. Surat Kepala Penduvri-SST Kepada Menteri Muda Urusan Veteran RI. Mengenai masalah pencalonan H.M. Daeng Mandjarungi sebagai waklikota Makassar.
  365. Surat dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama(NU) kepada wakil Kepala Penduvri-SST mengenai masalah anggaran dasar Nadahtul Ulama(NU).
  366. Surat Keputusan Kepala Penduvri-SST Nomor: 28/1961mengenai masalah Pembentukan Team Indoktrinasi Penduvri Ssulawesi Selatan Tenggara.    
  367. Surat mengenai Kesimpulan Rapat-Rapat Seksi DPRD-GR dati I sulawesi selatan tenggara, antara lain:mengenai pemilihan calon Sekertaris.        
  368. Laporan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial DPRD-GR Dati I Sulawesi Selatan Tenggara. 
  369. Pernyataan dari sidang pleno LVRI di Kalurang Jokyakarta sehubungan dengan pernyataan sikap politik LVRI terhadap Presiden Soekarno.
  370. Beberapa saran dari sdr. Jusuf Bauty kepada wakil kepala penduvri-SST yang berhubungan dengan pelaksanaan Konferensi Keamanan TT-VII.
  371. Surat dari Komandan Gerakan Pemuda Indonesia Angkatan Pemuda Pertahanan Kasatuan Indonesia(GEPI-APPKI) kepada wakil Kepala Penduvri-Sst Mengenai Masalah Penyaluran Ex Lasykar Appki.
  372. Surat dari Ex.perwira Ber. XVI yang berhubungan dengan masalah terbunuhnya seprang anak buah Mayor Johal Almoleh.
  373. Surat Kepala Perduvri-SST kepada Menteri Urusan Veteran RI beserta lampirannya mengenai situasi keamanan dan ketertiban dilingkungan di perduvri-SST, antara lain: terjadinya perang urat syaraf antara atasan dan bawahan.
  374. Surat Kepada Kepala Penduvri-SST mengenai akan dilaksanakannya Musyawarah Angkatan 45 di Makassar.
  375. Surat dari sdr. Soenoro kepada A.R.Tamma mengenai masalah pelaksanaan Musyawarah Angkatan 45 di Jokyakarta.
  376. Surat dari Dewan Perwakilan Badan Musyawarah Angkatann 45 Daswati I Sulselra Kepada Kepala Perduvri-SST  Mengenai Masalah Pengisian Formulir Angkatan 45.
  377. Berkas Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Musyawarah Besar Angkatan 45.
  378. Surat dari BKDH Majene sehubungan dengan pembentukan susunan pengurus Angkatan 45 Daerah Tingkat II Majene.
  379. Surat kepada sdr. Jusuf Bauty di Jakarta mengenai masalah persoalan angkatan’ 45
  380. Surat penyampaian kepada sdr.Ambo Tjatjta di Mamuju dengan lampiran Kebijaksanaan Panglima Angkatan Darat Mengenai Pendaftaran Veteran PKRI.
  381. Surat-Surat Keterangan Legitimasi Bewijs kepada anggota Veteran/PKRI di daerah Sulawesi Selatan dan tenggara antara lain: sdr. Lakasa,Djuhaepa, Latima
  382. Berkas Yang Berhubungan dengan Peraturan Perundangan Pendaftaran Calon Veteran
  383. Berkas yang berhubungan dengan masala penyaringan screening dan penertiban Veteran/PKRI Daerah Sulawesi Selatan Tenggara
  384. Surat kepada kepala perdufri-SST mengenai masalah kebijaksanaan penyelesaian persoalan Veteran di Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara.  
  385. Berkas yang berhubungan dengan riwayat hidup/perjuangan dari beberapa orang anggota Veteran/PKRI di daerah Sulawesi Selatan Tenggara, antara lain: Andi Patarai, Makkaraeng Dg Manjarungi, Saleh S dan sdr.Ahmad Munassar.
  386. Surat kepada Menteri Urusan Veteran RI dengan lampiran surat kaleng atas nama: Mappainga Dg Matutu tentang masalah susunan staf penyelesaian Veteran di Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
  387. Pengumuman Bersama Antara Menteri Veteran RI Dan Ketua Markas Besar LVRI tentang beberapa ketentuan pelayanan terhadap anggota Veteran/Calon Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.
  388. Surat yang berhubungan dengan masalah pemberian tunjangan atau bantuan kepada anggota Cacad Veteran Pejuang Kemerdekaan RI                                                
  389. Surat dari Maraqdia Towaine kepada sdr.M. Sjafei tentang masalah pengurusan keveteranan Tjalo Ammanah Wewang
  390. Resume dari mandataris DPP crops cacad Veteran RI.mengenai susunan pengurus DPP crops Veteran Republik Indonesia periode 1969-1974
  391. Surat dari sdr.I.P Sidik kepada walikota Makassar mengenai masalah gugatan atas kasus penerobotan tanahnya untuk pembangunan.
  392. Berkas yang berhubungan dengan situasi usaha veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara.    
  393. Berkas Yang Berhubungan Dengan  Akte Pendirian Jajasan Usaha Veteran Sulawesi Selatan Tenggara(JUVSST) Nomor 6 Tahun 1958
  394. Rencana Kerja Perduvri-SST dalam hubungan Eksploitasi Panti Penghibur Makassar     
  395. Surat kepala perduvri-SST mengenai masalah pemberhentian pembuatan rekomendasi/fasilitas bagi pengusaha-pengusaha perorangan calon anggota Veteran/Pejuang Kemerdekaan RI.
  396. Berkas yang berhubungan dengan usaha perbengkelan Veteran Daerah Sulselra.
  397. Berkas mengenai wisma guna Agung Makassar usaha kesejahteraan anggota Veteran PKRI.
  398. Surat menyurat dengan sdr. Hamang di Selayar mengenai masalah pemberian kredit kepada pengusaha-pengusaha Veteran/Pejuang Kemerdekaan RI.                                    
  399. Berkas perjanjian hutung piutang antara PT Mangkasara dengan Perduvri-SST.      
  400. Surat Kepada Kepala Perduvri-SST dengan lampiran Intruksi Menteri Urusan Veteran RI Nomor: 0147/1960 mengenai inventarisasi kekayaan yang berasal dari Kredit Pemerintah.
  401. Laporan dari Kepala Proyek Peneliti Organisasi Managemen Perusahaan mengenai sepuluh tahun perkembangan eksport dari Pelabuhan Makassar
  402. Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Kantor Urusan Veteran Daerah Sulawesi Selatan Tenggara Dan Koperasi Kesejahteraan Keluarga Teritorial.    
  403. Surat Dari Kepala Bahagian Pengawasan Kopersi Perduvri-SST Mengenai Masalah Bendaharawan Koperasi Perduvri-SST Sdr.  Andi Rasjid
  404. Surat-surat kepala Perduvri-SST yang berhubungan dengan objek Marana di Maros dan objek tanah harapan di Bantaeng.
  405. Keputusan dari Pengawasan Umum Perencanaan Veteran mengenai masalah panampung Distrik Ujung Tanah sehubungan dengan penjelasan Habele Dg. Pasele: wakil kepala pelaksanaan empang panampu
  406. Surat Mengenai Perkembanngan Usaha Industri Besi Veteran Daerah Sulselra
  407. Surat Wakil Kepala Perduvri-SST  kepada ketua krops usahawan Veteran sehubungan dengan peninjauan DPP-LVRI ke Industri Email ‘’Takari”.
  408. Uraian mengenai cara memilih/memebuat pesawat untuk sesuatu perusahaan. T.t(tanpa tahun).
  409. Surat wakil kepala perduvri-SST kepada walikota Pare-Pare mengenai masalah almarhum sdr.Mustari di Sumpang Binaeng Pare-Pare.
  410. Laporan Kegiatan Bagian  Pendidikan Departemen Urusan Veteran RI Daerah Sulawesi Tenggara
  411. Berkas Yang Berhubungan Dengan Akademi Veteran Makassar
  412. Berkas yang berhubungan dengan bahagian pendidikan perduvri-SST, antara lain: Timbang Terima Jabatan Kepala Bagian Pendidikan, Laporan Perkembangan
  413. Surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan Pendidikan Kursus Montir Oleh Perduvri-SST.
  414. Surat-surat masuk Kepada Perduvri-SST yang berhubungan dengan permohonan tugas belajar ke luar Negeri sebagai keluarga Veteran, antara lain: Mansjur Sengi Dan Lahmuddin Abdulah.
  415. Surat Keputusan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin Nomor:181/1961 Mengenai Masalah Pemberian Fasilitas Pendidikan Kepada Anak-Anak Yatim Piatu Veteran/PKRI (Realisasi) Surat Keputusan Menteri PDK Nomor: 11/1961
  416. Surat dari Kepala Perduvri-SST kepada pecerda Sulselra mengenai isu pembentukan “pos gotongroyong’. Di tiap-tiap Jawatan/Instansi.
  417. Berkas permohonan sdr. Atjo Bolong untuk mendapatkan tunjangan Veteran atas nama Anak Yatim piatu keluarga Veteran PKRI.
  418. Surat Kepada Panglima Kodam XIV Hasanuddin mengenai masalah pemberian tanda-tanda jasa kepada Calon Veteran di Daerah Sulselra.   
  419. Surat kepada H.A. Depu mengenai masalah pemberian satya lencana Keamanan kepada beliau berdasarkan peraturan pemerintah  Nomor: 22 tahun 1961
  420. Surat penyampaian kepada Kepala Komisariat Urusan Veteran Dan  Demoplisasi Daerah Sulawesi Selatan Tenggara mengenai tanda-tanda jasa yang dimiliki oleh A.R.Tamma.
  421. Daftar Penggunaan Lencana Carya Dharma Atas Nama Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia(Legvetri) Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. T.T.(Tanpa Tahun).
  422. Perintah Harian Ketua Legiun Veteran RI(LVRI) Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun LVRI Ke-V Tahun 1962
  423. Laporan kegiatan bahagian-bahagian/unit kerja di lingkungan kantor bupati Kepala Daerah Tingkat II Majene
  424. Laporan Perkembangan Keadaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majene Sampai Akhir Tahun 1964
  425. Laporan BKDH Majene kepada Danton ‘B’ Operasi Tumpas/ Dan Brigif 6 Diponegoro mengenai Hasil Kunjungan  Bupati Ke Makassar dan Situasi Majene Setelah Peristiwa 5 April 1964
  426. Laporan Kepala Bahagian Politik Kantor BKDH Majene Mengenai Kejadian Tanggal 19-23 Oktober 1964 di Daerah Majene dan sekitarnya
  427. Berkas Keputusan Konferensi Kerja I Dan II Para Bupati Kepala Daerah/Walikota Sesulawesi Selatan Tenggara.
  428. Ikhtisar Catatan Rapat Panca Tunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Majene.
  429. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majene tentang Pokok-Pokok, Bentuk, Susunan dan Pembagian Seksi Pada Kantor BKDH Majene.
  430. Surat dari Kepala I.P.D. Majene mengenai masalah penghapusan Perangkapan Jabatan.
  431. Buku Agenda Khusus Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majene.
  432. Daftar Keterangan/Pedoman Kegiatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majene.
  433. Surat dari Sdr. Joenue Leboe. Sekertaris Daerah Kabupaten Mandar mengenai masalah pengalihan masa bakti dalam perjuangan kedalam perhitungan masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  434. Surat dari Kepala Daerah Mandar kepada Gubernur Sulawesi mengenai usul perbaikan nasib sdr.M.Arifin. Prakit Praja Kepala pada Kantor Kepala Pemerintah Negeri(KPN) Majene.
  435. Surat-surat masuk yang berhubungan dengan masalah pengangkatan/penempatan pegawai kantor BKDH majene, antara lain: sdr.M.Arjad Ngolo pada Dinas Kesehatan Rakyat Majene dan Drs. Mannan Nur.           
  436. Surat-surat dari sdr. Abd. Mannan anggota DPRD tingkat II Majene yang berhubungan dengan masalah-masalah kepegawaian
  437. Surat dari sdr.Abd.Waris di Holland mengenai masalah urusan mutasi/perpindahan ke Irian Barat.
  438. Surat-surat dari sdr.M.Arifin dan M.S. Dorrasyid mengenai masalah pemerintahan perbaikan nasib pegawai pada Kantor BKDH Majene
  439. Daftar Jadwal Acara Perjalanan Dinas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majene
  440. Daftar nama-nama pegawai Pemerintah Daerah Tingkat II Majene yang bekerja pada kantor/bahagian yang bukan tempat penegasannya          
  441. Surat dari sdr.Abd.Muttalib kepada Gubernur Sulawesi Selatan Dan Tenggara mengenai masalah permohonannya untuk mendapatkan Misbaarheid Verklaring.
  442. Surat Dari Kepala Kecamatan Majene Mengenai Usul Penyegaran/Mmutasi Pegawai Kantor Kecamatan Majene, antara lain usul mutasi dari sdr.Toemoe
  443. Surat dari sdr.M.Arsjad  kepada BKDH Majene mengenai masalah usul kenaikan pangkatnya dari golongan D2/II-Ke D2/III dan A.R.Tamma dari golongan F.II ke golongan F.III
  444. Surat menyurat Bupati Kepala Daerah mengenai usaha pengadaan pegawai di kantor BKDH Majene perpindahan dari luar Majene, antara lain: Zainal Arifin, Ibrahim dan Husain Tjoppa
  445. Surat dari sdr. M. Arifin kepada BKDH Majene mengenai masalah pengangkatan Kepala Kecamatan Pamboang
  446. Daftar nama-nama pejabat di lingkungan Sekertariat Kantor BKDH Tingkat II Majene
  447. Surat dari panitia penyelenggara ceramah Manipol-Usdek Pemuda Pelajar Mahasiswa Mandar kepada BKDH Majene mengenai permohonan bantuan keuangan  
  448. Berkas yang berhubungan dengan pertanggung jawaban Keuangan Kantor BKDH Majene
  449. surat kepada Gubernur Sulawesi Selatan mengenai rencana anggaran perbaikan sumber air Timbo-timbo dan penghijauan Kabupaten Majene.                
  450. Surat BKDH Majene yang berhubungan dengan pengurusan uang pemda di Majene di Makassar. 
  451. Surat dari Kabag Keuangan Kantor BKDH Majene mengenai masalah pembayaran uang kursus sdr. Andi Djalangkara
  452. Surat-surat yang berhubungan dengan masalah pembayaran gaji pegawai di Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majene

  453. Surat dari sdr.J.S Sumantri di Makassar mengenai masalah penerimaan uang pada Bendaharawan Gubernur Sulawesi Selatan

  454. Surat Dari Sdr.Badu Anggota BPH Bidang Kesejahteraan Rakyat Daerah Tingkar II Majene mengenai masalah uang pendidikan pamong desa tahun 1964.   
  455. Daftar sumber pemasukan keuangan yang dianjurkan oleh Panitia Penertiban Pengusaha pemasukan Keuangan (P4K) Pemerintah Tingkat II Majene
  456. Laporan Kepala Bagian Pengawasan/Pemeriksaan Keuangan Kantor BKDH Majene tentang usaha, rencana kerja dan saran-saran Bahagian Pengawasan/Pemeriksaan Keuangan Kantor BKDH Majene.      
  457. Surat kepada sdr. Haruna P. Hayati di Majene mengenai masalah pengembalian uang perawatan A.R.Tamma selama menjadi Bupati KDH Majene
  458. Surat-surat masuk yang berhubungan dengan masalah rumah-rumah dinas Pemerintah Daerah Tingkat II Majene, antara lain : SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 945/1043a tentang penjualan rumah-rumah Pemerintah  Daerah
  459. Berkas mengenai pengadaan/pembelian mobil dinas beberapa instansi di Daerah Tingkat II Majene.
  460. Surat penyampaian kepada Kepala-kepala Kecamatan sekabupaten Majene mengenai masalah penetapan team peneliti Harta Benda  Andi Selle di Daerah Tingkat II Majene.
  461. Berkas pernyataan dari Tokoh-tokoh Organisasi dan tokoh masyarakat di daerah Tingkat II Majene yang berhubungan dengan situasi politik pemerintahan di daerah Tingkat II Majene, antar lain : Dukungan kepa 54. Surat dari sdr. J.S Susanti di Makassar mengenai masalah penerimaan uang pada Bendaharawan Gubernur Sulawesi Selatan.
  462.  Berkas yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Gotong royong daerah tingkat II Majene.
  463. Berkas yang berhubungan dengan Pelaksanaan Ceramah Manipol Usdek Di Daerah Tingkat II Majene.
  464. Surat pernyataan mengenai masalah pencalonan sdr.Achmad Munassar Dg. Malewa; Sekretaris Daerah Tingkat II Jeneponto sebagai BKDH Majene. 
  465. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Mengenai Penunjukan Bupati Kepala Daerah Sebagai Penguasa Pelaksana Kekuasaan Legislatif Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salinan.
  466. Daftar Pembagian Distrik (bentuk lama) dalam wilayah daerah tingkat II Majene.
  467. Surat BKDH Majene kepada menteri dalam negeri dan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara perihal berita acara timbang terima pimpinan pemerintah daerah tingkat II Majene dari Andi A.R.Tamma.
  468.